ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH SELAMAT DATANG DI WEBSITE KUA KOTAMOBAGU BARAT KOTA KOTAMOBAGU PROPINSI SULAWESI UTARA

Kotamobagu

KHATAM AL QUR'AN MASSAL

KUA Kotamobagu Barat Rabu, 19 Desember 2012, Seksi Pendis Kementerian Agama Kantor Kota Kotamobagu bekerja sama dengan LPTQ dan Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu melaksanakan acara Khatam Al Quran Tahun 2012. Bertempat di Manggala Sport Hall Kelurahan Matali. Santri/santriwati yang di Khatam terdiri atas unsur anak-anak didik dari Madrasah dan Sekolah umum. Se Kota Kotamobagu
Kepala Seksi Urusan Penerangan Agama Islam  Hi. Sahran Noor Gonibala, Lc  dalam laporannya selaku ketua panitia, menyampaikan bahwa santriwan/santriwati yang di Khatam sebanyak 2.000 orang lebih. Kegiatan ini mengusung  Tema “Dengan Khatam Al’Qur’an Massal kita Tingkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan isi Kandungan Al Qur’an” lebih lanjut ia berharap dalam menjalankan visi misi dan program Kementerian Agama. acara Khtam ini menjadi langkah awal dan kedepan kita akan libatkan seluruh TPA / TPQ dan Majelis Taklim juga dan menyampaiakn bahwa kegiatan Khtama Al  Qur’an ini  akan menjadi kegiatan rutin Kementerian Agama Kota Kotamobagu. Lanjut beliau
Kepala Kementerian Agama Kota Kotamobagu  dalam sambutannya yang diwakili oleh KASUBAG TU Hi. Sulaeman Amba, S.Ag meminta kepada yang hadir untuk mencintai Al Qur’an dan menghadirkan Al Qur’an di setiap rumah dengan tujuan mempelajari dan memahami serta melaksanakan ajaran agama Islam berdasarkan ayat-ayat Al Qur’an dan tafsirannya. dan mengharapkan untuk membudayakan “MAGRIB MENGAJI” program yang telah dicanangkan oleh Menteri Agama, yang menekankan tentang perlunya masyarakat meningkatkan kegiatan membaca Al Qur’an setiap selesai shalat Maghrib dan lanjut Hi. Suleaman Amba, S.Ag menyarankan  pihak Pemerintah Kota Kotamobagu juga dapat mewajibkan kemampuan  baca Al Qur’an menjadi syarat bagi Anak didik dalam melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya , baca Al Qur’an penting untuk diprioritaskan, mengingat tantangan yang akan dihadapi semakin kompleks
Tampak hadir pada acara wisuda santri/santriwati adalah Bapak Hi. Sulemen Amba, S.Ag KASUBAG TU Kementerian Agama Kota Kotamobagu mewakili Kepala Kementerian Agama Kota Kotamobagu  Bapak Drs Hi. Suhada Mokoagow Kepala Seksi Penyelenggara Haji Kementerian Agama Kota Kotamobagu Hi. Irmanto Usuli, S.Ag, Kepala Seksi Pendis Drs. Muktar Ganggai selaku pelaksana kegiatan Para Pengawas, Kepala Sekolah Para Kepala KUA Kecamatan dan Penyuluh Agama Fungsional Se Kota Kotamobagu Acara juga dihadiri oleh Orang tua Wali santriwan / satriwati  (mTm)

Memaknai 1 Muharram 1434 H

Setiap tanggal 1 bulan Muharram selalu di peringati oleh sebagian umat Islam sebagai tahun baru hijriyah itu dengan berbagai macam cara selaras misi dan visi mereka masing-masing,namun sering pula tanpa menyisakan sesuatu makna yang bisa mendorong umat untuk merubah sikap dan perilakunya. Padahal sekiranya bisa sedikit saja meniru prosesi hijrah yang betapa hebatnya tersebut,maka  keadaan umat Islam akan jauh berbeda dengan apa yang terlihat sekarang .
Dalam prosesi peristiwa hijriyah tersebut secara implisit mengandung suatu strategi politik yang sangat mengagumkan ,strategi perjuangan yang dipraktikan dengan sangat baik oleh Nabi Muhammad  SAW dan para sahabatnya yang sangat setia . Bagaimana Rasulullah SAW  berhasil melepaskan diri dari kepungan orang -orang Quraisy ,lalu bersama Abubakar As Shiddiq   kemudian  beberapa hari mendiami Gua Tsur tidak segera pergi ke Yastrib.Sementara Ali Bin Tahlib ,keponakannya dengan sangat berani justeru tinggal di kediaman Nabi Muhammad Rasulullah  SAW untuk menggantikan beliau.
Meskipun Nabi Muhammad SAW dikepung rapat dari berbagai penjuru ,tetapi sesungguhnya beliau sangat memahami apa yang sedang terjadi diluar karena hebatnya  jaringan intelijen yang sudah di bentuk  jauh sebelumnya . Dalam kaitannya dengan pengepungan terhadap kediaman  Nabi Muhammad SAW oleh para utusan dari berbagai kabilah Arab ,berbagai informasi intelijennya dan logistiknya   disuplai oleh putra-putri Abubakar Ash  Shiddig yang menyamar sebagai badwi pengembala domba  sekitar jalur antara kediaman Rasulullah SAW sampai Gua Tsur.
Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan hijriyah ,yang sangat berat itu karena harus pergi ke suatu tempat yang jauh dan sangat berbahaya  dengan meninggalkan tanah kelahirannya,teman-temannya serta harta bendanya.Karena itulah sehingga banyak diantaranya yang mengurungkan niatnya pergi hijrah bersama Nabi Muhammad SAW dengan berbagai alasan tersebut,kemudian setelah mereka menyadarinya betapa pentingnya” hjirah “perjuangannya daripada harta benda itu ,maka banyak diantara mereka kemudian  menyusul Nabi Muhammad SAW  ke Yastrib yang dirubah namanya menjadi Madinah.
Dari kota Madinah inilah kemudian Nabi Muhammad SAW menata berbagai aspek sosial masyarakat yang multi kultural  dalam berbagai aspek sosial kehidupannya,dengan menyatukan kelompok etnis bangsa setempat dengan kaum Muhajirin ,bangsa Arab,Bangsa Yahudi hidup berdampingan penuh toleransi , saling hormat menghormati satu dengan lainnya.Kemerdekaan beragama,Islam,Yahudi,Kristen sangat dihormati ,serta masing-masingnya bebas menjalankan ajaran agamanya . Dan siapa yang mengusik mereka serupa halnya dengan mengusik diri Nabi Muhammad SAW,mereka ahli kitab yang bersahabat dengan muslim harus dilindungi berbagai aspek sosial kehidupannya.Inilah dekalarasi Madinah yang diberlakukan oleh Nabi MUhammad SAW

Penetapan 1 Syawal 1433 H

1 Syawal 1433 H / 2012 M Menunggu  Penetapan Pemerintah untuk keseragaman

DPR-Kemenag Sepakati BPIH 2012, Rata-Rata 3.617 USD


Jakarta (Pinmas)—Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2012. Rata-rata BPIH sebesar 3.617 USD mengalami kenaikan 84 USD dibanding BPIH tahun 2011 rata-rata sebesar 3.533 USD.
Rapat pleno penetapan dimulai pukul 14.30 WIB. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi VIII, Ida Fauziah, dan dihadiri Menteri Agama Suryadharma Ali, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Anggito Abimanyu, Sekjen Kemenag Bahrul Hayat dan pejabat Kemenag lainnya.
Kenaikan biaya dari BPIH tahun ini sebesar 84 USD disebbkan oleh kenaikan yang signifikan pada biaya penerbangan dengan rata-rata kenaikan 184 USD. “Kenaikan tersebut diimbangi dengan pengalihan General Service Fee 100 USD dari direct cost ke indirect cost,” ujar Menag.
Kesepakatan BPIH 2012 Kemenag dan DPR ini, kata Menag Suryadharma Ali, akan diajukan kepada presiden untuk selanjutnya diterbitkan peraturan presidennya.
Berikut BPIH untuk masing-masing embarkasi tahun 2012:
Aceh 3.328 USD, Medan 3.388 USD, Batam 3.468 USD, Padang 3.404 USD, Palembang 3.456 USD, DKI Jakarta 3.638 USD, Solo 3.617 USD, Surabaya 3.738 USD, Balikpapan 3.819 USD, Banjarmasin 3.808 USD, Makassar 3.882 USD, Lombok 3.857 USD, dan rata-rata 3.617 USD
Biaya Haji 2011 : Aceh 3.285 USD, Medan 3.377 USD, Batam 3.460 USD, Padang 3.369 USD, Palembang 3417 USD, DKI Jakarta 3.589 USD, Solo 3.549 USD, Surabaya 3.612 USD, Banjarmasin 3.720 USD, Balikpapan 3.736 USD, Makasar 3.795 USD, dan Rata-rata 3.533 USD. (ts)


Kenaikan Biaya Haji Tak Sampai 10 Persen


Jakarta (Pinmas)—Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 2012 diperkirakan naik lantaran kenaikan harga avtur untuk bahan bakar pesawat. Kenaikan itu diperkirakan dibawah 10 persen dari biaya saat ini sekitar Rp 30 juta.
Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bahrul Hayat sebelum rapat dengan Komisi VIII DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/7).
Bahrul mengatakan, pemerintah mengusahakan agar kenaikan itu tidak signifikan dengan cara mengoptimalisasi penggunaan dana setoran awal BPIH. Saat ini, kata dia, pemerintah dan Komisi VIII tengah membahas angka kenaikan. “Mudah-mudahan bisa disepakati,” kata dia.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Anggito Abimanyu berjanji pihaknya bakal transparan dalam pengelolaan setoran awal haji. Anggito juga memastikan pihaknya akan mengembalikan seluruh bagi hasil dari setoran awal haji.
“Tidak ada satu pun dana yang tidak dikembalikan dari setoran awal itu. Saya bisa pastikan itu. Mulai hari ini saya akan lebih transparan menjelaskan. Saya akan buka website, membuat call center,” kata Anggito.
Adapun mengenai belum ditetapkan tarif BPIH, menurut Anggito, tidak akan menggangu jadwal keberangkatan calon haji. “Mudah-mudahan tidak karena persiapan telah dilaksanakan. Pemondokan sudah dibooking, penerbangan, embarkasi, asuransi sudah dibicarakan. Kalau hari ini selesai, Keppresnya (Keputusan Presiden) keluar, kita akan segera melakukan langkah-langkah cepat,” ucapnya. (kompas.com)

Penutupan Manasik Haji CJH Tahun 1433 H Kec. Kotamobagu Barat

Setelah sebelas kali pertemuan calon jamaah Haji Kecamatan Kotamobagu Barat mengikuti  praktek kegiatan manasik haji, tepatanya pada hari Senin 14 Juli 2012  sekaligus penutupan rangkaian manasik haji untuk JCH Kecamatan Kotamobagu Barat 1433 H.
Calon Jamaah Haji Kecamatan Kotamobagu Barat  berjumlah 54 (lima puluh empat) jamaah bersama-sama melaksanakan Praktek  manasik haji  di Masjid Al Munawar dan Lapangan Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat . yang dipandu Langsung Oleh Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Kotamobagu Hi. Irmanto Usuli, S.Ag dan dibantu oleh Ketua Kloter Wahyudin Ukoli, S.Ag dan Ketua Robongan  Moch Kusen S.Ag
Rangkaian kegiatan diawali praktek pelaksanaan UMRAH dan dilanjutkan dengan  Praktek pelaksanaan Haji dalam kesempatan itu Kepala Seksi Hi. Irmanto Usuli, S.Ag mengharapkan kepada Jamaah Calon Haji Semoga selama mengikuti manasik tersebut bisa menjadi bekal yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji secara benar dan khusyu, sehingga mendapatkan haji yang mabrur, dan beliau mengharapakan dengan pelaksanaan Mansik ini jamaah mampu melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah secara mandiri ungkapnya, sementara itu kepala KUA Kec. Kotamobagau Barat Muh. Thaib Mokobombang, S.Ag dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepad Para Pemateri yang telah memberikan bimbingan Manasik kepada CJH Kec. Kotamobagu Barat dan Kepada CJH semoga tetap di Berikan Kesehatan dan Kesempatan sampai pada pelaksanaan Ibadah di Tanah Suci nanti dan mengucapkan terima kasih atas pratisipasi Aktif CJH khususnya kepada Bapak Hi. S. Bakung, S.Pd sebagai ketua kelompok bimbingan yang secara aktif menunjang kegiatan Manasik tersebut…(@fray)

Penilaian KUA Teladan Tkt. Propinsi Sulawesi Utara


Selasa (5/7) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat dikunjungi  Tim Penilai KUA Teladan Tingkat Propinsi Sulawesi Utara. CAMAT Kotamobagu Barat Drs. Muhlan Lamama, S.Sos dalam sambutannya kepada TIM Penilai mengatakan bahwa KUA Kecamatan Kotamobagu Barat selama ini menjalin hubungan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan lintas sektoral  dan mampu  menunjukan prestasi-prestasi yang baik. Juga dia  berharap KUA  ini  bisa menjadi Wakil Prov Sulawesi Utara dalam lomba yang sama di tingkat nasional,”  
Sedangkan Kepala  KUA, Kecamatan Kotamobagu Barat Muh. Thaib Mokobombang , dalam pemaparan persentasi profil KUA mengaku  bangga bisa mewakili   Kota Kotamobagu dalam lomba KUA teladan tingkat Propinsi Sulawesi Utara. "Keberhasilan ini tak lepas dari peran serta dan Motivasi Penyuluh Agama Islam Non PNS, Pembantu PPN/Imam yang terus berusaha memberikan yang terbaik dalam membantu kinerja KUA Kotamobagu Barat selama ini", jelasnya.
Sementara itu ketua Rombongan Tim Penilai dari Kanwil  Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Utara Drs. Hi. Azis Tegela, SE , mengatakan bahwa  Penilaian KUA Teladan  mempunyai beberapa kriteria, dan kriteria itu harus saling mendukung satu sama lain. Segala aset yang ada di KUA benar-benar milik dari KUA, kinerja Kepala KUA sesuai fakta dilapangan, dan sejauh mana peran KUA dalam memberikan pelayanan pada masyarakat apakah sesuai prosedur atau tidak,  jelasnya.

Pembukaan Manasik Haji untuk CJH Kec. Kotamobagu Barat


Sabtu (2/6-2012), Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat menyelenggarakan Pembukaan Manasik Haji  bertempat di ruang Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat . Dalam kegiatan tersebut dihadiri  oleh Kepala Seksi Penyelenggara Haji Kementerian Agama Kota Kotamobagu Hi. Irmanto Usuli, S.Ag yang dalam hal ini mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu Drs. Hi. Suhada Mokoagow selaku pembuka acara secara resmi.
Muh. Thaib Mokobombang, S.Ag  selaku Kepala KUA melaporkan bahwa Pelaksanaan Manasik Haji ini Berdasarkan Keputusan Rapat Calon Jamaah Haji pada tanggal 29 Mei 2012 Peserta adalah seluruh  Jamaah Haji berdomisili di Kecamatan Kotamobagu barat yang keseluruhan berjumlah 47 Orang 26 Laki-laki dan 21 Orang Perempuan dengan Rincian jumlah Kelurahan Gogagoman 11 Orang Kelurahan Kotamobagu  3 Orang Kelurahan Mogolaing 17 Orang dan Kelurahan Molinow 16 Orang untuk Kelurahan Mongkonai  dan Kelurahan Mongkonai Barat tidak ada CJH . Bimbingan manasik haji secara intensif dilakukan 11 kali dipusatkan di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat ungkap  beliau
Hi. Irmanto Usuli, S.Ag mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu dalam sambutannya  berharap dengan adanya kegiatan ini, para peserta Manasik  dapat menerapkan hasil yang diperoleh dari Pelaksanaan Kegiatan Mansik ini Harus ada korelasi positif dalam peningkatan spiritual dan dalam pelaksanaan Manasik ini peserta diharapkan disiplin, bersungguh-sungguh, ciptakan kebersamaan sehingga pada Pelaksanaan Ibadah nanti dapat melaksanannya  secara bersama dan mandiri. Mari berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan  dari sekarang dan menjadi Haji yang mambrur InsyaAllah nanti saat kembali ke tanah air. semoga para peserta diberikan kekuatan, kesehatan, Kesempatan dan  keafiatan  Amin," tambahnya.

PROSEDUR PELAYANAN STANDAR PENDAFTARAN HAJI



PROSES PENDAFTARAN
Syarat Pendaftaran untuk WNI (PMA no. 15 tahun 2006 pasal-4) JO KMA no.1 tahun 2008 :
-          Beragama Islam.
-          Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas.
-          Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

Untuk WNA (pasal-4) ditambah dengan :
-          Memiliki paspor yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak hari keberangkatannya.
-          Memiliki dokumen keimigrasian / izin tinggal yang berlaku sekurang-kuranya 6 (enam) bulan terhitung sejak hari keberangkatan haji.
-          Memiliki izin masuk kembali (re-entry permit) ke Indonesia dan

ALUR PENDAFTARAN
-          Pendaftaran dilakukan sepanjang tahun dengan menerapkan prinsip first come first served.
-          Calon Haji membuka Tabungan Haji pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang sudah bekerjasama dengan Kementerian  Agama RI dan sudah tersambung dengan SISKOHAT Depag sesuai dengan domisili.
-          Rekening Tabungan Haji dari Calon Haji setelah mencapai di atas Rp. 25 Juta, Calon Haji datang ke Kantor Kementerian ag  setempat sesuai domisili untuk :
·         Mengisi SPPH dengan melampirkan doumen-dokumen yang dipersyaratkan.
·         Pengambilan foto berwarna pada Koperasi, berlatar belakang putih dan berukuran muka tampak 70-80 %.
·         Membubuhkan tanda tangan dan Cap Jempol kiri (Finger print) pada SPPH. 
-          Calon Haji datang ke Cabang BPS-BPIH dengan membawa SPPH, 5 (lima) lembar pas photo dan buku tabungan Haji.
-          BPS-BPIH membuat nota pendebetan rekening tabungan haji sebesar Rp. 25 juta untuk ditrnasfer ke rekening Menteri Agama CQ. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Cabang BPS-BPIH yang ditunjuk sebagai pooling dana Tabungan Haji. Cabang BPS-BPIH mengimput nomor pemindahbukuan / transfer dan data SPPH untuk mendapatkan nomor porsi. Kemudian Calon Haji mendapatkan bukti setoran awal dan bukti pendebetan.
-          Calon Haji mendaftar ulang ke Kantor Kementerian ag setempat.

PROSES PELUNASAN BPIH
Waktu dan besarnya BPIH yang harus dibayar Calon Haji ditentukan oleh Pemerintah yang tertuang di dalam Peraturan Presiden (PP).
Pada waktu yang telah ditentukan, Calon Haji datang ke Cabang BPS-BPIH dengan membawa :
·         Bukti Setoran Awal.
·         Setoran kekurangan BPIH.
·         5 (lima) lembar pas photo.
Cabang BPS-BPIH mengimput porsi untuk pelunasan :
·         Menerima setoran kekurangan BPIH (sesuai kurs BI)
·         Mentransfer dana setoran BPIH ke Rekening Menteri Agama di Bank Indonesia.
Calon Haji menerima bukti setoran BPIH dari Cabang BPS-BPIH. 
Untuk percepatan penyerahan berkas setoran BPIH lunas harus sudah berfoto (sama dengan setoran awal dan SPPH) dan distempel bank, maka perlu sosialisasi ke bank, sbb :
·         lembar 1 (putih)     diserahkan pada Calon Haji.
·         lembar 2 (biru)     diserahkan pada Kantor Kementerian ag dan ditahan di bank.
·         lembar 3 (merah)     diserahkan pada Kantor Kementerian ag dan ditahan di bank.
·         lembar 4 (kuning)     diserahkan pada Kantor Kementerian ag dan ditahan di bank.
·         lembar 5 (putih)     ditahan untuk arsip bank.
·         Proses qur’ah untuk pemberkasan dan pemberangkatan sudah harus dilakukan sejak dini.
·         Selama proses pelunasan hendaknya Kantor Kementerian ag sudah mengetahui jumlah Calon Haji yang tergabung dengan masing-masing KBIH dan jumlah Calon Haji Mandiri., serta sudah ada gambaran untuk regu dan robongannya.
·         Masing-masing daerah sudah waktunya untuk siap sebagai penyangga, dengan prinsip :
-                  Berangkat dari daerah secara bersamaan, walaupun nanti ada yang harus bergabung dengan kloter dibelakangnya / didepannya.
-                  Apabila harus jadi penyangga akan terpisah dalam bentuk (rombongan / regu), kecuali CJH Mandiri. Semaksimal mungkin tidak akan memecah KBIH, kecuali kondisi tidak memungkinkan / harus.
 SYARAT PELUNASAN:
1.      Calon Haji yang berhak melunasi BPIH adalah :
2.      Calon haji yang memiliki nomor porsi masuk dalam alokasi porsi provinsi dan atau porsi Kabupaten / Kota bagi wilayah yang porsi dibagi  per Kabupaten / Kota.
3.      Calon Haji yang belum pernah menunaikan ibadah haji, telah berusia 18 tahun ke atas atau sudah menikah.
4.      Suami, anak kandung dan orang tua kandung yang sudah menunaikan ibadah haji dan akan menjadi mahrom calon haji atau pembimbing ibadah haji yang telah ditetapkan oleh Kanwil Dep. Agama  provinsi setempat. 
5.      Calon Haji yang sudah pernah menunaikan ibadah Haji dan telah memperoleh nomor porsi, serta masuk dalam alokasi porsi Provinsi ditetapkan menjadi daftar tunggu (waiting list) tahun berjalan.
6.      Calon Haji yang mendapatkan porsi dan masuk dalam alokasi porsi provinsi tahun yang bersangkutan namun tidak menyetorkan pelunasan BPIH, atau nomor porsinya tidak masuk dalam porsi provinsi tahun yang bersangkutan, atau telah melunasi BPIH tetapi tidak dapat berangkat, maka secara otomatis  menjadi waiting list.
7.      Calon Haji  yang telah melunasi BPIH tahun sebelumnya namun tidak berangkat dan tidak mengambil BPIH-nya, maka harus membayar kekurangan BPIH tahun berjalan (apabila lebih dikembalikan dan jika kurang harus menambah).
Alur Calon Haji Tunda :
-                  Calon Haji menyelesaikan kekurangan pelunasan BPIH.
-                  Melapor ke Kantor Kementerian . Agama domisili dengan membawa lembar bukti setoran penambahan BPIH berjalan yang dilengkapi dengan lembar pelunasan BPIH tahun sebelumnya.
-                  Kantor Kementerian . Agama meneliti kelengkapan berkas calon haji tersebut, meliputi :
-                  Bukti Setor Pelunasan BPIH tahun sebelumnya.
-                  Bukti Setor Penambahan BPIH tahun berjalan.
-                  Proses penyelesaian dokumen sama dengan penyelesaian dokumen calon haji biasa.
Dalam hal porsi provinsi tidak terpenuhi sampai batas akhir masa pelunasan BPIH, Calon Haji diberikan kesempatan melunasi BPIH sesuai dengan urutan nomor porsi provinsi yang bersangkutan dengan batasan waktu tertentu.
KETENTUAN  MUTASI: 
1.      Mutasi antar Kabupaten / Kota dalam provinsi, antar provinsi dan antar zona hanya diperbolehkan bagi penggabungan suami / istri dibuktikan dengan akte nikah, orang tua / anak dibuktikan dengan akte kelahiran dan atau Kartu Keluarga serta alasan perpindahan tugas / dinas dibuktikan dengan SK mutasi tugas / dinas dari instansi yang bersangkutan.
2.      Mutasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilakukan melalui Kantor Kementerian  Agama Kabupaten / Kota kemudian diproses oleh Kanwil Kementerian  Agama yang bersangkutan.
3.      Proses mutasi antar provinsi dalam satu zona dapat dilakukan sejak dimulainya masa pelunasan BPIH sampai dengan 2 (dua) minggu setelahnya. Sedangkan mutasi antar provinsi, antar zona selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah masa pelunasan sudah diproses di Direktorat Pelayanan Haji.
4.      Mutasi antar zona dilakukan melalui Kantor Wilayah Kementerian  Agama Provinsi yang dituju untuk diproses di Direktorat Pelayanan Haji. 
ALUR MUTASI :
1.      Calon Haji mengajukan permohonan mutasi ke Kantor Kementerian . Agama setempat dengan membawa foto copy BPIH lembar putih dan BPIH lembar biru (asli) untuk penerbangan dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan di atas.
2.      Kantor Kementerian . Agama setempat membuat rekomendasi apabila berkas sudah sesuai dengan prosedur, ditujukan pada :
·         Kantor Kementerian . Agama yang dituju dan tembusan  ke Kanwil Depag Provinsi (mutasi antar Kabupaten / Kota dalam provinsi)
·         Kanwil Dep. Agama Provinsi dan setelah direkomendasi oleh Kanwil Dep. Agama Provinsi setempat diteruskan ke Kanwil Dep. Agama Provinsi tujuan dan tembusan ke Kantor Kementerian . Agama Kabupaten / Kota asal (mutasi antar provinsi dalam zona)
·         Mutasi antar zona harus dilengkapi BPIH asli lembar 1 s.d 5, materi Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar, pas photo lengkap untuk paspor, surat kuasa untuk pengurusan & surat kuasa untuk pengambilan kelebihan / kekurangan BPIH.
PROSES PEMBATALAN.
PEMBATALAN SETORAN AWAL (25 JUTA).
Calon haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kepala Kantor Kementerian . Agama Kabupaten / Kota disertai dokumen yang dipersyaratkan :
-                Pengajuan  Pembatalan dan Penarikan BPIH dari   yang   bersangkutan   bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan untuk jamaah yang wafat dari ahli waris.
-                Bukti BPIH lembar 1 (asli)
-                Foto copy KTP.
-                Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan diketahui oleh Camat.
-                Surat Kuasa atas dana pengembalian BPIH bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
-                Surat Keterangan Kematian.
Berkas permohonan pembatalan oleh Kantor Kementerian . Agama setempat diteruskan kepada Dep. Agama Pusat melalui Kanwil Depag setempat untuk diproses pembatalan data dan pembayaran.
Kementerian Agama Pusat / Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS-BPIH yang mengelola rekening setoran awal  untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan ke Calon Haji.
Pengembalian setoran awal BPIH kepada Calon Haji batal dilakukan pada BPS-BPIH tempat setor tanpa dikenakan potongan biaya.
PEMBATALAN BPIH LUNAS.
Calon Haji mengajukan permohonan pembatalan kepada Kantor Kementerian . Agama Kabupaten / Kota disertai dokumen yang dipersyaratkan.
Berkas permohonan pembatalan oleh Kantor Kementerian  Agama setempat melalui Kanwil Depag setempat diteruskan kepada Kementerian Agama Pusat untuk diproses pembatalan data dan pembayaran.
Kementerian  Agama Pusat / Bendahara BPIH memerintahkan kepada Cabang BPS-BPIH yang mengelola rekening setoran awal  untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan ke Calon Haji.
Pengembalian setoran awal BPIH kepada Calon Haji batal dilakukan pada BPS-BPIH tempat setor dikenakan potongan 1 %.
STANDAR PENGEMBALIAN DANA PEMBATALAN.
Pengembalian dana BPIH batal diupayakan dapat diproses cepat dengan memanfaatkan faximile atau Webmail SISKOHAT dengan waktu maksimal sesuai S.O.P, sebagai berikut :
o    Kantor Kementerian . Agama Kabupaten / Kota            =    2 hari
o    Kanwil Kementerian Agama Provinsi                           =    2 hari
o    Siskohat Pusat                                                           =    2 hari
o    Bendahara BPIH                                                        =    5 hari
o    BPS-BPIH                                                                =    3 hari +
      Jumlah                                                                      =  14 hari 
PROSES ASURANSI.
Jamaah Haji diasuransikan dengan Premi  Rp. 100.000,- / CJH
Asuransi Jemaah Haji adalah Asuransi Jiwa Perjalanan Ibadah Haji yang memberikan proteksi murni terhadap resiko wafat alamiah atau akibat kecelakaan dan cacat tetap / cacat sebagian akibat kecelakaan selama asuransi.
Peserta asuransi jiwa dan kecelakaan diri jemaah haji adalah yang terdaftar dalam database Siskohat. 
KLAIM ASURANSI.
Masa berlaku Asuransi Jiwa adalah sejak calon haji berangkat dari rumah ke embarkasi sampai dengan tiba kembali di tempat tinggal masing-masing.
Pengajuan klaim asuransi ditujukan kepada Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 setempat. 
PERSYARATAN KLAIM ASURANSI.
Meninggal dunia di dalam negeri.
o    Surat Pengantar dari PPIH embarkasi.
o    Surat Keterangan dari Dokter / Rumah Sakit.
o    SKK dari Kelurahan setempat.
o    Surat Keterangan kecelakaan dari yang berwajib jika meninggal karena kecelakaan.
Meninggal dunia di Arab Saudi.
SKK dari Konjen RI.
Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Domisili.
Surat Kuasa dari ahli waris kepada anggota keluarga yang ditunjuk untuk mengurus, menandatangani dokumen klaim dan menerima santunan.
Surat Pengantar dari Kantor Kementerian . Agama setempat.
 PROSES RALAT DATA CJH.
Calon Haji harap meneliti berkas yang diterima baik setelah entry SPPH oleh Kantor Kementerian ag atau setelah entry setoran awal pada BPS-BPIH.
Jika terjadi kesalahan entry dapat memintakan ralat untuk pembetulan dengan maksimal 3 item kesalahan. Apabila terjadi kesalahan pada entry SPPH ralat dimintakan pada Kantor Kementerian ag dan kesalahan entry pada BPS-BPIH maka ralat dimintakan pada bank yang bersangkutan.
Ralat ditujukan ke Siskohat Provinsi / Pusat dan tembusan ke Kantor Kementerian . Agama setempat.
Ralat dilakukan sebelum terjadinya proses pelunasan, sehingga saat proses pelunasan data sudah benar. 
BIAYA YANG MENJADI TANGGUNGAN  CALON HAJI     (DI LUAR KOMPONEN BPIH).
Kegiatan-kegiatan pendukung pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang tidak termasuk komponen BPIH menjadi tanggungan Calon Haji masing-masing yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
Pemeriksaan kesehatan sebelum masuk asrama haji embarkasi.
Perjalanan dari tempat tinggal ke Asrama Haji embarkasi / debarkasi pergi-pulang.
Biaya ziarah ke tempat bersejarah di Makkah dan Jeddah.
Biaya DAM, diharapkan  dapat  disalurkan  ke Islamic  Development   Bank melalui Bank Ar-Rajhi secara sukarela sesuai himbauan Pemerintah Arab Saudi.
Pakaian seragam.
SANKSI.
Calon Haji yang menggunakan identitas orang lain, pendaftarannya dinyatakan tidak sah.
BPS-BPIH yang melakukan tindakan perubahan identitas, foto dan entry data calon haji yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur akan diberikan sanksi pencabutan user ID Cabang Bank yang bersangkutan.
BPS-BPIH yang tidak melakukan pemindahbukuan dan konfirmasi data setoran BPIH, maka secara otomatis akan diblokir.
PIHK yang melakukan pelanggaran perubahan data dan identitas calon haji akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
PIHK yang tidak melaporkan jamaah haji dalam waktu 3 x 24 jam setelah penutupan tahapan penyetoran BPIH, maka datanya akan diblokir secara sistem.
DIHARAPKAN.
Kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji termasuk BPS-BOIH agar meningkatkan pelayanan, sosialisasi, pembinaan dan koordinasi dengan sebaik-baiknya.
Kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dihimbau untuk melakukan pembayaran dan mendaftarkan diri melalui prosedur yang telah ditentukan dan tidak melalui perantara atau calo. Pergunakan waktu dan jadual pendafataran yang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya.
Kepada calon jamaah haji yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap dipersilahkan menghubungi pejabat / pentugas Kementerian  Agama di wilayah masing-masing atau melalui Website www.informasihaji.com

KEC. KOTAMOBAGU BARAT RAIH JUARA UMUM PADA MTQ III TKT. KOTA KOTAMOBAGU


Kecamatan Kotamobagu Barat berhasil menjadi juara umum pada MTQ III Tingkat Kota Kotamobagu,  setelah memperoleh 62 point dari 17 cabang yang dilombakan, menyisihkan  Kecamatan Kotamobagu Utara yang memperoleh 42 poin, pelaksanaannya sejak tanggal 1 s/d  2 Mei 2012
Kontingen dari Kec. Kotamobagu Barat meraih juara pertama pada   Cabang  Tilawah golongan Tartil Quran Putra an. Amar Mokodompit,  Putri an. Fitriyah Astuti Dugian . Tilawah Anak-anak Putra An. Lutfi Gonibala Putri, Rohalia Ifadah  Hifdzil Quran  5 Juz Putra an. Martono Muhamad, Cacat Netra Dewasa an. Iskandar Momintan Khathil Quran Naskah Putra an. Bisman Simbuhang Putri an. Nazlah Naditia, Hiasan Mushaf Putra an. Fitkriyansyah Tj, dan serta Juara 2 dan 3 di cabang lomba lain.
Pada acara penutupan MTQ III , yang berlangsung di Gedung SD Cokro Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat ,  Rabu  (2/5) malam, Ketua Tim kafilah Kecamatan Kotamobagu Barat, menerima Piala Juara Umum MTQ III Tingkat Kota Kotamobagu, dari Wali Kota Kotamobagu, Drs. Hi. Djelantik Mokodompit ME, yang wakili oleh Camat Kotamobagu Barat Drs. Muhlan Lamama, S.Sos.
Sementara itu, Drs. Muhlan Lamama, S.Sos dalam sambutannya pada penutupan MTQ tersebut mengharapkan, para juara dapat terus meningkatkan kemampuan di bidang masing-masing. Apalagi, MTQ tingkat Propinsi Sulawesi Utara sudah di ambang pintu pelaksanaan yang InsyaAllah akan  dilaksanakan di Kabupaten Bolaaang Mongondow pada tanggal 12 Mei 2012 Mendatang
Para peserta terbaik pada MTQ III Kota Kotamobagu, nantinya menjadi duta Kota Kotamobagu, untuk mengikuti MTQ Tingkat Propinsi pertengahan Mei mendatang di Kota Boroko,  ungkap Sekretariat Panitia MTQ III Tingkat Kota Kotamobagu, Drs. Muktar Ganggai. (mTm)

Drs. Hi. Djelantik Mokodompit. Membuka MTQ Tkt. Kecamatan Kotamobagu Barat

Walikota Kotamobagu Drs. Hi. Djelantik Mokodompit ME  membuka , pelaksanaan MTQ  Tingkat Kecamatan Kotamobagu Barat  yang digelar  di Halaman Masjid At Taqwa Kelurahan Mogolaing  Jum’at 2 Maret 2012, . Dia mengharapkan agar event tersebut dapat menghasilkan insan yang disamping mampu membaca Al-Quran dengan baik,  juga dapat mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an dengan sebaik-baiknya.  
Menurutnya  bahwa al qur’an merupakan pedoman hidup ummat manusia yang diberikan oleh allah swt kepada Nabi Muhammad SAW.jika dibandingkan dengan  pesan spiritual yang terkandung pada peristiwa-peristiwa yang lain, maka peristiwa turunnya kitab al Qur’an ini adalah termasuk peristiwa yang syarat dengan berbagai hikmah. sebab al-Qur'an memiliki kandungan yang begitu luas tentang kehidupan masa lalu, kini dan masa yang akan datang. al Qur’an sebagai pedoman hidup dunia dan akhirat merupakan salah satu mukjizat yang tidak ada taranya, dan tak seorangpun yang mampu membuatnya terkecuali hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pencipta,” katanya.
Ditambahkanya bahwa, usaha belajar dan mengajar al Qur’an hendaknya terus dilestarikan sepanjang masa, tidak hanya terbatas pada seni baca, lagu dan tajwidnya saja, namun perlu pemahaman mendalam tentang isi yang terkandung di dalamnya, yang selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.  “Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini saya berharap agar semangat dan gairah dalam mempelajari al-Qur'an, tetap terus dilestarikan, tidak hanya dilakukan ketika ada pelaksanaan Musabaqah  seperti halnya saat ini saja.,” tambahnya.
          Dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini Walikota berharap marilah kita jadikan momentum MTQ ini untuk menyatukan komitmen, semangat dan jailinan silaturahmi diantara kita, guna melaksanakan berbagai agenda pembangunan Kota Kotamobagu khususnya dimasa mendatang, sesuai dengan tuntutan Allah SWT., yang tertuang dalam al Qur’an. seraya berikhtiar dan bekerja keras dengan menyatukan semua kekuatan, pikiran dan perhatian serta menyamakan tindakan untuk membangun daerah ini mencapai kemajuan lebih besar di masa yang akan datang. insya allah, dengan kesungguhan dan niat yang tulus dari kita bersama, keberhasilan dan kesuksesan mewujudkan masyarakat kota kotamobagu  yang sehat cerdas, berbudaya sejahtera dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam al Qur’an akan dapat kita wujudkan  ,” tandasnya. Disela kegiatan pembukaan MTQ dilaksanakan Pengukuhan Dewan Hakim oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Muhammad Thaib Mokobombang, S.Ag Pembukaan MTQ Ke II Tingkat Kecamatan Kotamobagu Barat selain dihadiri Wali Kota, juga dihadiri Anggota DPRD Kota Kotamobagu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu Drs. Hi. Suhada Mokoagow, Ketua LPTQ Kota Kotamobagu, Kapolsek, Camat Kotamobagu Barat dan para Lurah  se Kecamatan Kotamobagu Barat serta para tokoh Agama. Dan antusias Masyarakat Kecamatan Kotamobagu Barat(@fray)

Doa Berlindung dari 8 Macam Penyakit Hati

Rasulullah mengajarkan umat beliau suatu doa yang dahsyat. Doa ini bukan hanya merupakan doa untuk berlindung dari berbagai macam penyakit hati, namun juga mengandung pelajaran yang dalam tentang keadaan jiwa manusia. Dalam doa ini, tergambar urut-urutan komplikasi penyakit jiwa yang menggerogoti jiwa manusia. Terkadang kita tidak memperhatikan bahwa kedelapan penyakit itu saling mendukung satu sama lain, menyebabkan penderitanya mengalami penderitaan yang sangat berat.
1. Allahuma inni audzubika minal hammi wal hazan;
(Ya Allah, hamba berlindung dari kebingungan dan kesedihan)
Penyebab utama kebingungan adalah kurangnya ilmu. Sumber utama ilmu adalah buku. Tidak mengherankan memang apabila ayat Al Quran yang pertama turun ke dunia berbicara tentang Iqra’ atau membaca. Orang-orang yang jarang atau bahkan tidak pernah membaca tidak akan pernah mengetahui persoalan secara mendalam. Kurangnya ilmu akan menyebabkan kebingungan sehingga mereka hidup penuh keraguan. Mereka yang ragu dan kebingungan akan merasakan kesedihan yang mendalam. Sebaliknya, kesedihan itu juga akan menyebabkan orang sulit berpikir, sehingga makin kebingungan.
2. wa audzubika minal ajzi wal kasal
(dan hamba berlindung dari kelemahan dan kemalasan)
Kebingungan dan kesedihan itu menyebabkan penderitanya menjadi lemah dan malas. Lemah untuk beraktiftias, berolah raga, membaca apalagi menulis. orang yang larut dalam kesedihan akan menjadi lemah, baik dalam aspek emosi, fisik maupun intelektual. Orang yang lemah juga akan dilanda kemalasan dan kemalasan itu sendiri akan membuatnya semakin lemah hingga tak berdaya. Kemalasan yang menyebabkan dia sulit mendapatkan ilmu dan dorongan semangat untuk memberdayakan dirinya.
3. wa audzubika minal jubn wal bukhl
(dan hamba berlindung dari sifat pengecut dan pelit/kebakhilan)
Orang yang lemah akan mudah dikuasai ketakutan, atau dikuasai orang lain melalui ketakutan. Orang yang ketakutan tidak akan bersedia berbagi. Pengecut tidak akan mampu berinisiatif, tidak akan rela berbagi harta, tenaga apalagi menempuh perjuangan berat penuh resiko. Namun, orang tersebut malah akan menggunakan hartanya untuk berfoya-foya, bersenang-senang, hingga melampaui batas. Semua itu untuk melupakan sensasi yang tidak menyenangkan yang dia rasakan. Sensasi yang diakibatkan ketakutan, kebingungan, keraguan dan kesedihannya. Sensasi yang hanya akan memberinya kenikmatan sesaat, namun harus dibayar dengan penderitaan berkepanjangan. Bakhil atau keengganan memberi tidak saja dalam bentuk materi tetapi juga yang bersifat immateri seperti memaafkan kesalahan orang, memberi nasihat atau mendengarkan dengan penuh empati dan pengertian yang mendalam.
4.wa audzubika min ghalabati daini wa qohrirrijal
(Ya Allah, hamba berlindung dari lilitan hutang dan penindasan oleh orang lain)
Pengeluaran yang terlalu berlebihan pada hal-hal non essensial itu pada menjerumuskan orang pada utang. utang tersebut bisa berupa kepada individu atau pada institusi-institusi ribawi seperti bank. Credit Card alias kartu kredit adalah senjatanya, senjata untuk memuaskan hawa nafsunya. Yang pada akhirnya malah akan mengantarkan dia pada keadaan berada dibawah kekuasaan orang lain. Senjata yang malah akan menghancurkan dirinya sendiri. Credit card call center terus menerus menelepon orang yang menunggak pembayaran kartu kredit itu, baik ke kantor, rumah dan sebagainya. Masih untung apabila debt collector belum perlu ikut campur. Akhirnya dia jatuh ke dalam kekuasaan orang lain akibat utang yang menggunung.
Suatu keadaan yang hanya akan membuatnya semakin terpuruk dalam kesedihan dan kebingungan. Kembali ke titik semula dengan tingkat yang lebih dalam dan lebih parah lagi. Erich Fromm menyebut titik ini sebagai Unlived Life atau kehidupan yang kosong tanpa makna. Destructiveness atau dorongan/kecenderungan untuk merusak dan menghancurkan datang dari kehidupan yang tidak bermakna seperti itu. Kehidupan yang sudah berantakan karena persoalan yang bertumpuk-tumpuk tidak terselesaikan. Kecenderungan merusak dan menghancurkan itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Ke luar, bisa menghancurkan kehidupan orang lain, ke dalam bisa merusak diri sendiri.
Menyelesaikan suatu persoalan, apalagi yang sudah berlarut-larut, tidak bisa dilakukan pada level kesadaran dan tingkat berpikir yang sama pada saat persoalan itu bermula. Akar permasalahan harus ditelusuri, ditemukan dan diselesaikan secara bertahap. Memang memerlukan lebih banyak waktu, tenaga dan kesabaran namun hasilnya akan lebih langgeng dan permanen. Islam, sebagai suatu agama paripurna, menghendaki umatnya menyelesaikan berbagai permasalahan dalam hidup mereka tidak hanya setengah-setengah. Umat Islam harus bisa menyelesaikan persoalan pada level yang sedalam mungkin, kalau bisa pada level terdalam. Level persoalan ini biasanya pada masalah kurangnya ilmu (kebingungan) dan lembahnya mental (kesedihan). Sebagaimana disebutkan dalam doa yang diajarkan Rasulullah SWT tersebut di atas
Semoga bermanfaat

UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :
a.       bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
b.      bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
c.       bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
d.      bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
e.       bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
f.       bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat :     Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN  ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.            Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2.            Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3.            Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4.            Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
5.            Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat
6.            Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7.            Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8.            Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9.            Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10.        Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11.        Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12.        Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.


Pasal 2
Pengelolaan zakat berasaskan:
a.    Syariat Islam;
b.    Amanah;
c.    
Kemanfaatan;
d.    Keadilan;
e.    Kepastian hukum;
f.    Terintegrasi;  dan
g.    
Akuntabilitas.


Pasal 3
Pengelolaan zakat bertujuan:
a.       Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b.      Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Pasal 4
1.    Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
2.    Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.    emas, perak, dan logam mulia lainnya;
b.    uang dan surat berharga lainnya;
c.    
perniagaan;
d.    pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
e.    peternakan dan perikanan
f.    
pertambangan;
g.    perindustrian;
h.    pendapatan dan jasa; dan
i.    rikaz.
3.      Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
4.      Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
5.      Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Bagian Kesatu Umum
Pasal 5

1.    Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
2.    BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
3.    BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang  melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7
1.    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
a.    perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
b.    pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,dan pendayagunaan zakat;
c.    pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
d.    pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
2.    Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.    BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 8
1.    BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
2.    Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsure pemerintah.
3.    Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
4.    Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
5.    BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9
Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10
1.    Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
2.    Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3.    Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11
Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:
a.    warga negara Indonesia;
b.    beragama Islam;
c.    bertakwa kepada Allah SWT;
d.    berakhlak mulia;
e.    
berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
f.    sehat jasmani dan rohani;
g.    
tidak menjadi anggota partai politik;
h.    memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
i.    tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12
Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:
a.    meninggal dunia;
b.    habis masa jabatan;
c.    mengundurkan diri;
d.    tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
e.    tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14
1.    Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
2.    Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota
Pasal 15
1.    Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
2.    BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
3.    BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
4.    Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
5.    BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS diprovinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16
1.    Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
2.    Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat
Pasal 17
Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18
1.    Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
2.    Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
a.    terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
b.    berbentuk lembaga berbadan hukum;
c.    mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
d.    memiliki pengawas syariat;
e.    memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
f.    bersifat nirlaba;
g.    memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan 
h.    bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19
LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.



BAB III
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pengumpulan
Pasal 21
1.    Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
2.    Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22
Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23
1.    BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
2.    Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian
Pasal 25
Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26
Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas
dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan
Pasal 27
1.    Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2.    Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3.    Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
Pasal 28
1.    Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
2.    Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
3.    Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 29
1.    BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
2.    BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
3.    LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
4.    BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
5.    Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
6.    Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 30
Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31
1.    Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
2.    Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32
LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33
1.    Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
2.    Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34
1.    Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
2.    Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
3.    Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 35
1.    Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
2.    Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
a.    meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
b.    memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
3.    Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: 
a.    akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
b.    penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.


BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36
1.    Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a.    peringatan tertulis;  
b.    penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
c.    pencabutan izin.
2.    Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 37
Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan / atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38
Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39
Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42
1.    Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
2.    Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
1.    Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
2.    Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
3.    LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
4.    LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

Design by mTm Afray Visit Original Post KUA